HUKUM DAGANG

NAMA              :           PANCA RAGIL RIZKIANTO

NPM                :           25211489

KELAS              :           2EB24

TUGAS ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI

BAB 6 & 7

HUKUM DAGANG

1.     HUBUNGAN HUKUM PERDATA DENGAN HUKUM DAGANG

Hukum perdata adalah ketentuan yang mengatur hak-hak dan kepentingan antara individu-individu dalam masyarakat. Berikut beberapa pengartian dari hukum perdata :

a.      Hukum perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain dengan menitik beratkan pada kepentingan perseorangan.

b.      Hukum perdata adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam memenuhi kepentingannya.

c.       Hukum perdata adalah ketentuan dan peraturan yang mengatur dan membatasi kehidupan manusia atau seseorang dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan hidupnya.

Hukum dagang ialah hukum yang mengatur tingkah laku manusia turut melakukan perdagangan untuk memperoleh keuntungan, atau hukum yang mengatur hubungan hukum antara manusia dan badan-badan hukum satu sama lainnya dalam lapangan perdagangan.

Prof. Subekti S.H. berpendapat bahwa terdapatnya KUHD disamping KUHS sekarang dianggap tidak ada tempatnya, oleh karena sebenarnya “Hukum Dagang” tidaklah lain daripada “Hukum Perdata” , dan perkataan “dagang” bukanlah suatu pengertian hukum, melainkan suatu pengertian ekonomi. Dengan demikian sudah diakui bahwa kedudukan KUHD terhadap KUHS adalah sebagai Hukum khusus terhadao Hukum umum.

Menurut Prof. Sudirman Kartohadiprojo KUHD merupakan suatu Lex Specialis terhadap KUHS sebagai Lex Generalis, maka sebagai Lex Specialis, kalau andaikata dalam KUHD terdapat ketentuan mengenai hal yang dapat aturan pula dalam KUHS, maka ketentuan dalam KUHD itulah yang berlaku.

Adapun pendapat beberapa sarjana hukum lainnya tentang hubungan kedua hukum ini antara lain adalah sebagai berikut :

a.      Van Kan beranggapan, bahwa Hukum Dagang adalah suatu tambahan Hukum Perdata yaitu suatu tambahan yang mengatur hal-hal yang khusus. KUHS memuat hukum perdata dalam arti sempit, sedangkan KUHD memuat penambahan yang mengatur hal-hal khusus hukum perdata dalam arti sempit itu.

b.      Van Apeldoorn menganggap Hukum Dagang suatu bagian istimewa dari lapangan Hukum Perikatan yang tidak dapat ditetapkan dalam kitab III KUHS.

c.       Sukardono menyatakan, bahwa pasal 1 KUHD “Memelihara kesatuan antara Hukum Dagang dengan Hukum Perdata umum. . . . .sekedar KUHD itu tidak khusus menyimpang dari KUHS”.

d.      Tirtamijaya menyatakan, bahwa Hukum Dagang adalah suatu Hukum Sipil yang istimewa.

Dalam hubungan Hukum Dagang dan Hukum Perdata ini dapat pula kita bandingkan dengan system hukum yang bersangkutan dinegara swiww. Seperti juga ditanah air kita, juga di Negara swiss berlaku 2 buah kodifikasi, yang kedua-duanya mengatur bersama hukum perdata, yakni :

a.      SCHWEIZERICHES ZIVILGESETZBUCH dari tanggal 10 desember 1907 yang mulai berlaku pada tanggal 1 januari 1912.

b.      SCHWEIZERICHES OBLIGATIONRECHT dari tanggal 30 maret 1911, yang mulai berlaku juga pada tanggal 1 januari 1912.

2.     BERLAKUNYA HUKUM DAGANG

Sebelum tahun 1938 Hukum Dagang hanya mengikat pedagang saja. Kemudian, sejak tahun 1938 pengertian dari perdagangan mengalami perluasan kata menjadi segala kegiatan yang berkaitan dengan usaha. Jadi sejak saat itulah Hukum Dagang diberlakukan bukan hanya untuk pedagang melainkan juga untuk semua orang yang melakukan kegiatan usaha.

Yang dinamakan perusahaan adalah jika memenuhi unsure-unsur dibawah ini, yakni :

a.      Terang-terangan

b.      Teratur bertindak keluar

c.       Bertujuan untuk memperoleh keuntungan materi

Sementara itu, untuk pengertian pengusaha adalah setiap orang atau badan hukum yang langsung bertanggungjawab dan mengambil resiko di dalam perusahaan dan juga mewakilinya secara sah. Perusahaan terbagi menjadi 3 jenis, diantaranya :

a.      Perusahaan Perseorangan

b.      Perusahaan Persekutuan

c.       Perusahaan Terbatas

3.     HUBUNGAN PENGUSAHA DAN PEMBANTUNYA

Pengusaha yang mengajak pihak lain untuk menjalankan usahanya secara bersama-sama atau perusahaan yang dijalankan dan dimiliki lebih dari satu orang, dalam istilah bisnis disebut sebagai bentuk kerjasama. Bagi perusahaan yang sudah besar, memasarkan produknya biasanya dibantu oleh pihak lain, yang disebut sebagai pembantu pengusaha. Secara umum pembantu pengusaha dapat digolongkan menjadi 2, yaitu :

a.      Pembantu-pembantu pengusaha didalam perusahaan, misalnya pelayan toko, pekerja keliling, pengurus filial, pemegang prokurasi dan pimpinan perusahaan.

b.      Pembantu pengusaha diluar perusahaan, misalnya agen perusahaan, pengacara, notaries, makelar.

4.     PENGUSAHA DAN KEWAJIBANNYA

Kewajiban-kewajiban tersebut antara lain seperti dibawah ini, yaitu :

-          Memberikan izin kepada buruh untuk beristirahat, menjalankan kewajibannya menurut agamanya.

-          Dilarang mempekerjakan buruh lebih dari 7 jam sehari dan 40 jam seminggu, kecuali ada ijin penyimpangan.

-          Tidak boleh mengadakan diskriminasi upah laki-laki dan perempuan.

-          Bagi perusahaan yang mempekerjakan 25 orang buruh atau lebih wajib membuat peraturan perusahaan.

-          Wajib membayar upah pekerja pada saat istirahat / libur pada hari libur resmi.

-          Wajib memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pekerja yang telah mempunyai masa kerja 3 bulan secara terus-menerus atau lebih.

-          Wajib mengikut sertakan dalam program jamsostek.

5.     BENTUK-BENTUK BADAN USAHA

Dibawah ini adalah bentuk-bentu badan usaha, antara lain seperti dibawah ini :

a.      Perusahaan Perorangan

Adalah perusahaan yang dikelola dan diawasi oleh satu orang sehingga semua keuntungan yang didapatkan akan menjadi hak secara penuh dan jika terdapat kerugian maka yang bersangkutan harus menanggung resiko tersebut secara sendiri.

Maksud dari perorangan ini adalah :

ü  Harus bersifat kebendaan

ü  Harus untuk memperoleh keuntungan

ü  Keuntungan itu harus dibagi-bagikan antara para anggota

ü  Harus mempunyai sifat yang baik dan dapat diizinkan

b.      Firma

Menurut perumusan pasal 16 dan 18 KUHD, yang dimaksudkan dengan perseroan firma adalah tiap-tiap perseroan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan dibawah satu nama bersama, dimana anggota-anggotanya langsung dan sendiri-sendiri bertanggunga jawab sepenuhnya terhadap orang-orang pihak ketiga.

Oleh sebab itu Prof. Sukardono mengatakan bahwa Firma adalah suatu perserikatan perdata yang khusus. Kekhususan itu menurut pasal 16 KUHD terletak pada keharusan adanya 3 unsur mutlak, yaitu :

ü  Menjalankan Perusahaan

ü  Dengan pemakaian Firma (=nama) bersama

ü  Pertanggung jawaban tiap-tiap sekutu untuk seluruhnya mengenai perikatan dengan firma.

c.       Persekutuan Komanditer (CV)

Pasal 19 KUHD menyebutkan, bahwa CV adalah suatu perseroan untuk menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk antara satu orang atau beberapa orang persero yang secara tanggung menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya pada satu pihak, dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak yang lain.

6.     PERSEROAN TERBATAS (PT)

Adalah suatu badan usaha yang mempunyai kekayaan, hak, serta kewajiban sendiri, yang terpisah dari kekayaan, hak serta kewajiban para pendiri maupun pemilik.

Pada umumnya orang berpendapat bahwa PT adalah suatu bentuk perseroan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan dengan modal perseroan tertentu yang terbagi atas saham-saham, dalam mana para pemegang saham ikut serta dengan mengambil satu saham atau lebih dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum dibuat oleh nama bersama, dengan tidak bertanggung jawab sendiri untuk persetujuan-persetujuan perseroan itu.

7.     KOPERASI

Menurut UU No. 25 Tahun 1992, koperasi adalah suatu bentuk badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan.

8.     YAYASAN

Adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat social, keagamaan dan kemanusiaan. Didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan dalam undang-undang.

9.     BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)

Adalah semua perusahaan dalam bentuk apapun dan bergerak dalam bidang usaha apapun yang sebagian atau seluruh modalnya merupakan kekayaan Negara, kecuali jika ditentukan lain berdasarkan undang-undang.

SUMBER :

http://tugaskuliah-adit.blogspot.com/2012/04/hukum-dagang-kuhd.html

http://ekawidiantoro.blogspot.com/2013/04/berlakunya-hukum-dagang.html

f. katuuk neltje, aspek hukum dalam bisnis universitas gunadarma

SUMBER :

http://masturohimasu18.blogspot.com/2012/04/hubungan-hukum-dagang-dan-hukum-perdata.html

http://ekawidiantoro.blogspot.com/2013/04/berlakunya-hukum-dagang.html

HUKUM PERJANJIAN

NAMA              :           PANCA RAGIL RIZKIANTO

NPM                :           25211489

KELAS              :           2EB24

TUGAS ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI

BAB 5

HUKUM PERJANJIAN

1.      STANDAR KONTRAK

Istilah kontrak atau perjanjian dapat kita jumpai didalam KUHP, bahkan didalam ketentuan hukum tersebut dimuat pula pengertian kontrak atau perjanjian. Disamping istilah tersebut, kitab undang-undang juga menggunakan istilah perikatan,perutangan, namun pengertian dari istilah tersebut tidak diberikan.

Standar kontrak merupakan perjanjian yang telah ditentukan dan dituangkan dalam bentuk formulir. Kontrak ini telah ditentukan secara sepihak oleh salah satu pihak, terutama pihak ekonomi kuat terhadap ekonomi lemah.Tidak ada kebebasan berkontrak yang mutlak. Pemerintah dapat mengatur atau melarang suatu kontrak yang dapat berakibat buruk terhadap atau merugikan kepentingan masyarakat.

                                        

Di Indonesia kita ketahui ada tindakan Negara yang merupakan campur tangan terhadap isi perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Sebagai contoh yang paling dikenal adalah yang menyangkut hubungan antara buruh dengan majikannya. Tetapi tidak semua tingkat peraturan perundang-undangan dapat membatasi asas kebebasan berkontrak, namun hanya UU atau Perpu atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi saja yang mempunyai kekuatan hukum untuk membatasi bekerjanya asas kebebasan berkontrak.

2.      MACAM-MACAM PERJANJIAN

Berdasarkan waktunya, perjanjian kerja dibagi menjadi :

ü  Perjanjian kerja waktu tertentu

ü  Pekerjaan waktu tidak tertentu

Sedangkan berdasarkan bentuknya, perjanjian kerja dibagi menjadi :

ü  Tertulis

ü  Lisan

3.      SYARAT SAHNYA PERJANJIAN

Menurut pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum  Perdata, Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat :

ü  Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

ü  Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

ü  Suatu hal tertentu

ü  Suatu sebab yang halal

Orang yang membuat suatu perjanjian harus “Cakap” menurut hukum. Pada azasnya, setiap “Orang yang sudah dewasa” dan sehat pikiranny, adalah cakap menurut hukum. Dalam pasal 1330 Kitab Undang-undang Hukum  Perdata disebutkan sebagai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian :

ü  Orang-orang yang belum dewasa

ü  Mereka yang ditaruh dibawah pengampunan

ü  Orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa Undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

4.      SAAT LAHIRNYA PERJANJIAN

Menurut azas konsensualitas, suatu perjanjian dilahirkan pada detik tercapainya sepakat atau persetujuan antara kedua belah pihak mengenai hal-hal yang pokok dari apa yang menjadi objek perjanjian.

Dengan demikian maka untuk mengetahui apakah telah dilahirkan suatu perjanjian dan bilamanakah perjanjian itu dilahirkan, harus dipastikan apakah telah tercapai sepakat tersebut dan bilamana tercapainya sepakat itu.

Karena suatu perjanjian dilahirkan pada detik tercapainya sepakat, maka perjanjian itu dilahirkan pada detik diterimanya suatu penawaran. Apabila seseorang melakukan suatu penawaran, dan penawaran itu diterima oleh orang lain secara tertulis, artinya orang lain ini menulis surat bahwa ia menerima penawaran itu, pada detik manakah lahirnya perjanjian itu?

Menurut ajaran yang lazim dianut sekarang, perjanjian harus dianggap dilahirkan pada saat dimana pihak yang melakukan penawaran menerima jawaban yang termasuk dalam surat tersebut, sebab detik itulah dapat dianggap sebagai detik lahirnya sepakat.

5.      PEMBATALAN dan PELAKSANAAN SUATU PERJANJIAN

Penyebab pembatalan perjanjian :

a.      Pekerja meninggal dunia

b.      Jangka waktu perjanjian kerja berakhir

c.       Adanya putusan pengadilan dan / atau putusan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

d.      Adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan kerja, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja.

Pelaksanaan Suatu Perjanjian

Itikad baik dalam pasal 1338 ayat (3) KUH Perdatamerupakan ukuran objektif untuk menilai pelaksanaan perjanjian, artinya pelaksanaan perjanjian harus mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Salah satunya untuk memperoleh hak milik ialah jual beli. Pelaksanaan perjanjian ialah pemenuhan hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan oleh pihak-pihak supaya perjanjian itu mencapai tujuannya. Jadi perjanjiannya itu mempunyai kekuatan mangikat dan memaksa. Perjanjian yang telah dibuat secara sah mengikat pihak-pihak perjanjian tersebut tidak boleh diatur atau dibatalkan secara sepihak saja.

SUMBER :

http://rum15.blogspot.com/2013/04/hukum-perjanjian.html
http://irniinai.blogspot.com/2011/02/hukum-perjanjian-standar-kontrak.html

f. katuuk neltje, aspek hukum dalam bisnis universitas gunadarma

PUISI

KAULAH BELAHAN HATIKU

Kasih kaulah sosok yang memiliki arti

Kau adalah puisi ketika datang sepi

Saat nikmati indah sunset pantai kuta

Hadirmu jadi pelengkapku di tata surya

        Aku butuh dunia dan kau

        Sebagai pendamping ketika kurasakan galau

        Aku butuh cinta dan kau

        Adalah tema saat kurasakan galau

Kau ada untuk melengkapi diriku

Kau tercipta untuk menutupi kekuranganku

L.O.V.E yang membuatku bisa bertahan

Seperti rumput yang takkan tumbang oleh topan

Emosi, perasaan, jaminan rasa aman

Kau sanggup takklukkan hati dengan sebuah senyuman

Aku berdiri karna kau hadir disisi

You my everything beiby

Kau takkan pernah terganti

Kaulah belahan hatiku

Yang terangi aku dengan cintamu..

Kau hangatkan jiwaku

Yang selimuti aku dengan kasihmu...